Akademika / Sastra

KARYA SASTRA YANG TERPINGGIR DAN DINAMIKA POLITIK INDONESIA



Di Indonesia, perjuangan ideologi telah berlangsung sejak awal, bahkan mungkin sama tuanya dengan pergerakan bangsa ini. Sejak awal kebangkitan nasional, telah terjadi pertentangan ideologi antara Sarekat Islam yang berhaluan kiri dan berhaluan kanan sehingga menimbulkan pecahnya organisasi tersebut. Begitu juga dalam dunia sastra, sejak awal kelahiran karya sastra di Indonesia, aliran-aliran ideologi tersebut telah muncul dan berkembang dalam karya-karya sastra.
Dalam sejarah sastra Indonesia, kita lebih banyak mengenal Azab dan Sengsara (1920) karya Merari Siregar dan Sitti Nurbaya (1922) karya Marah Rusli sebagai karya-karya pertama yang menjadi titik pijakan dimulainya sastra Indonesia. Padahal sebelum itu, telah lahir beberapa karya lain. Novel-novel Indonesia modern pertama, yaitu karya-karya Semaun dan Mas Marco Martodikromo merupakan sebuah senjata yang secara sadar diasah untuk kampanye kebangkitan bangsa, ditulis dari sudut pandang ideologi kaum Marxis. Hasilnya, kita tidak mengenal karya-karya pengarang tersebut karena ideologi pemerintah yang berkuasa berseberangan.
Pada masa-masa awal tersebut, perkembangan sastra dikuasai sepenuhnya oleh pihak Balai Pustaka yang dalam penerbitannya menabukan masalah ideologi, agama dan politik. Oleh karena itu, dalam sastra resmi yang diakui dari periode sebelum perang, dalam kerangka situasi kolonial, masalah-masalah ideologi ini menjadi tidak begitu tampak. Meskipun demikian, pengaruh ideologi politik dalam masyarakat Indonesia sudah sangat kuat sehingga akan sulit pula untuk melepaskan masalah ini dengan karya-karya sastra yang lahir.
Pada masa awal abad ke-20, salah satu pengarang yang terbilang produktif, yang juga seorang wartawan, bernama Mas Marco Martodikromo. Buku-buku yang dihasilkannya kebanyakan roman, diantaranya adalah Mata Gelap (1914), Student Hidjo (1919), Sjair Rempah-Rempah (1919), dan Rasa Merdeka (1924). Demikian halnya dengan Semaun yang menulis roman berjudul Hikajat Kadiroen (1924). Namun, karya-karya tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah yang tengah berkuasa. Mas Marco berkali-kali dijatuhi hukuman oleh pemerintah Hindia Belanda hingga akhirnya meninggal dalam pembuangan di Digul-Atas. Karya-karyanya pun dilarang beredar oleh pemerintah.
Hal itu bukan disebabkan karena karya-karya mereka tidak bermutu, namun karena ideologi yang dibawa dalam karya-karya tersebut. Pengarang-pengarang tersebut berhaluan kiri/faham komunis. Sifat-sifat dan isi karangan semacam itu banyak menghasut rakyat untuk berontak. Pemerintah Hindia Belanda merasa kuatir bila kejadiannya akan sama dengan yang terjadi di India. Oleh karenanya, karya-karya tersebut secara populer dinamakan bacaan liar dan para penulisnya disebut pengarang liar.
Apabila diperhatikan, hal itu juga terkait dengan pembentukan Komisi Batjaan Rakjat pada tahun 1908 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Komisi Batjaan Rakjat yang merupakan salah satu produk politik etis Belanda tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Balai Pustaka. Sebagai sebuah badan penerbitan, tugas komisi ini adalah memerikasa dan menerbitkan berbagai cerita rakyat maupun cerita terjemahan. Namun, dalam proses penerbitannya, berbagai cerita rakyat dan cerita terjemahan ini harus melalui seleksi ketat. Karya-karya yang dianggap dapat membangkitkan pemberontakan rakyat atau menghasut rakyat tidak diterbitkan. Kenyataan di atas turut menguatkan betapa besarnya pengaruh politik dan ideologi dalam penerbitan karya-karya sastra.
Para pengarang awal Indonesia pun banyak yang terlibat dalam aktivitas politik. Beberapa pengarang bahkan lebih dikenal sebagai politikus, diantaranya adalah Moh. Yamin dan Roestam Effendi. Selain itu, pengarang-pengarang pada masa revolusi seperti Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, dan lain-lain adalah orang-orang yang memiliki kesadaran politik. Oleh karena itu tak mengherankan bila karya-karya yang dihasilkan pun banyak yang merupakan representasi dari kehidupan politik.
Adanya pandangan mengenai karya sastra yang bertolak dari pendirian politik juga menimbulkan polemik pada masa awal kemerdekaan. Pada awal tahun lima puluhan, terjadi polemik antara orang-orang yang membela angkatan ’45 dengan orang-orang yang mengatakan bahwa angkatan ’45 sudah ‘mati’. Kedua pandangan tersebut didasarkan pada kacamata politik, di mana ketika itu mereka menganggap bahwa revolusi ’45 telah diselewengkan sehingga angkatan ‘45 pun seharusnya juga ikut mati. Polemik tersebut sejatinya merupakan polemik antara orang-orang yang menganut faham ‘sastra untuk rakyat’ dengan orang-orang yang menganut faham ‘seni untuk seni’, yang dicap oleh orang-orang berfaham realisme sosialis sebagai filsafat kaum borjuis kapitalis yang bobrok. Polemik yang tidak terselesaikan tersebut berlangsung dalam majalah Gelanggang.
Pada tahun 1950 berdiri sebuah badan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Lekra. Meskipun pada awalnya Lekra belum merupakan organ kebudayaan PKI, namun ketika kedudukan PKI telah kuat, Lekra secara resmi menjadi bagiannya. Secara hipotetis, dapat dikatakan bahwa pada akar-akar dari Lekra ini telah ada sejak polemik tahun 1950-an. Kaum realisme sosialis yang merupakan penganut ‘faham sastra untuk rakyat’ agaknya merupakan orang-orang yang sama dengan orang-orang Lekra. Faham realisme sosialis ini pula yang menjadi filasafat seni kaum komunis. Dari sini dapat dikatakan bahwa polemik antara sastra dan ideologi politik di Indonesia terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan.
Pembicaraan mengenai Lekra dan segala aktivitas budaya maupun politiknya selalu menjadi pembicaraan menarik baik di kalangan para sastrawan maupun politikus. Karya-karya sastra Lekra ini pula yang kemudian menjadi salah satu bukti kuat keterkaitan antara karya sastra dengan politik. Hal itu juga terkait dengan salah satu fakta kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pembredelan karya-karya Lekra tak dapat dilepaskan dari adanya G 30 S/PKI yang secara tidak langsung telah mengantarkan Soeharto menuju kursi kepresidenan. Namun, perlu diperhatikan bahwa sastra yang dihasilkan oleh Lekra tidak selalu berarti sastra kiri. Sastra kiri berbeda dengan sastra komunis atau marxis. Sastra kiri adalah sastra yang mempertanyakan kembali sastra yang telah mapan dan dasar-dasar yang telah ada.
Situasi pada masa Orde Baru adalah situasi dimana semua karya sastra yang ada seolah diseragamkan ideologinya. Karya-karya sastra yang tidak mau menyesuaikan dengan ideologi penguasa terpaksa dilarang. Oleh karena itu, selama kekuasaan Suharto, yang lebih dari 30 tahun, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak karya-karya sastra yang hilang atau dalam istilah yang lebih moderat ‘terpinggir’. Salah satunya adalah karya-karya sastra yang dianggap berasal dari para sastrawan Lekra. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1381/1965 tanggal 30 November 1965, setidaknya ada 60 buku karangan para sastrawan Lekra yang dilarang beredar oleh pemerintah. Apabila ada penerbit yang mencoba menerbitkan secara gelap karya-karya tersebut, pemerintah dengan segera akan menindaknya. Sebagai contoh, Kejaksaan Agung pernah memanggil penerbitan Hasta Mitra karena berani menerbitkan karya Pramoedya Ananta Toer.
Meskipun karya-karya sastra para pengarang Lekra dilarang dan tidak ada yang berani menerbitkan, lain halnya dengan karya-karya Pramoedya Ananta Toer. Setidaknya ada sedikit pengecualian dan keistimewaan kecil dari Pram. Dalam buku Perkembangan Novel-Novel Indonesia karangan Umar Junus, ia adalah satu-satunya pengarang Lekra yang dibicarakan. Sebagai salah satu pengarang Lekra, Pram pun banyak menemui pemboikotan dari berbagai pihak. Dia pernah tidak diakui sebagai pengarang Indonesia, seringkali hanya sebagai pengarang Lekra saja. Meskipun sebelum terjadi peristiwa 1965 Pram termasuk pengarang Indonesia, serta merta setelah peristiwa itu terjadi, namanya pun ikut ‘dihilangkan’ dari belantara kesustraan Indonesia. Karya-karyanya sempat tidak dipedulikan dan tidak dibicarakan oleh para kritikus sastra. Namun, agaknya Pram terlalu besar untuk tidak diakui dan dipinggirkan. Karya-karyanya sudah diterjemahkan dalam 28 bahasa asing dan berkali-kali termasuk nominasi penerima Hadiah Nobel Sastra.
Penyebutan nama sastrawan ini menjadi terasa diskriminatif. Kalangan tertentu tetap menyebut Agam Wispi, HR Bandaharo, Joebar Ajoeb, dan yang lainnya sebagai pengarang Lekra atau sastrawan Lekra, bukan pengarang dan sastrawan Indonesia. Padahal, apabila kita ingin mengkotak-kotakkan seperti itu, mengapa tidak menyebutkan Sitor Situmorang sebagai pengarang dan sastrawan LKN? Atau mungkin menyebut Taufik Ismail sebagai pengarang Manikebu dan Asrul Sani sebagai pengarang Lesbumi? Inilah salah satu bukti bahwa pengarang-pengarang Lekra memang disempitkan atau dipinggirkan.
Lekra, Manikebu, LKN, dan Lesbumi adalah potret pertentangan ideologis yang terjadi pada masa-masa itu. Lekra sebagai organ kebudayaan PKI bersikap sangat agresif dalam kaitannya dengan upaya memperoleh kekuasaan secara politis. Para pengarang yang memiliki faham berbeda dengan mereka dihantan dan disingkirkan satu-persatu. Adanya tekanan dan ancaman yang semakin keras dan meningkat terhadap kebebasan rohani dan kebudayaan ini mengundang reaksi. Di tengah ancaman terhadap aktivitas kebudayaan di mana slogan ‘politik sebagai panglima’ ini harus diterima, pada tanggal 17 Agustus 1963 diumumkanlah Manifes Kebudayaan (Manikebu) oleh beberapa pengarang seperti H.B. Jassin, Goenawan Mohamad, dll. Manifes Kebudayaan ini segera memperoleh sambutan di segenap pelosok tanah air.
Adapun LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) merupakan lembaga yang secara ideologis bertentangan dengan Lekra seperti halnya Lesbumi dari Nahdatul Ulama. Sitor Situmorang adalah ketua dari organisasi kebudayaan di bawah PNI ini. Para pengarang yang bernaung di bawah panji-panji Lesbumi antara lain dua pengarang, penulis drama,sutradara film serta drama, yaitu Asrul Sani dan Usmar Ismail. Menilik beberapa hal di atas, apabila karya-karya sastra di Indonesia menjadi amat dekat korelasinya dengan politik, hal itu menjadi tidak mengherankan. Boleh dikatakan, hampir semua organisasi kebudayaan yang ada pada masa itu merupakan alat kebudayaan dari ideologi-ideologi politik yang ada. Setiap partai politik memiliki organ kebudayaan untuk memperkuat pengaruhnya. Lekra merupakan bagian dari PKI, LKN sebagai bagian dari PNI, dan Lesbumi dari Nahdatul Ulama.
Salah satu fakta menarik adalah, pada tahun 1964, ketika Manifes Kebudayaan dilarang, semua buku-buku yang dikarang oleh para pengarang penandatangan Manifes Kebudayaan dilarang. Namun tak hanya itu, buku-buku yang dikarang oleh para pengarang yang bukan penandatangan Manifes Kebudayaan pun dilarang bila kebetulan pengarangnya tengah berada di Malaysia tanpa peduli apa isi bukunya. Misalnya yang terjadi dengan karya-karya Sutan Takdir Alisjahbana, Idrus, dan M. Balfas. Pada masa itu, Indonesia memang tengah mengalami konfrontasi dengan pihak pemerintah Malaysia. Namun, sedikitnya hal itu juga menunjukkan sikap arogansi pemerintah yang tengah berkuasa.
Setelah terjadi peristiwa G 30 S/PKI, larangan terhadap karya-karya pengarang Manifes Kebudayaan dicabut. Tetapi, karya-karya para pengarang Lekra dilarang dengan alasan sebagai tindak lanjut usaha menumpas pengaruh gerakan PKI dari segi mental ideologis. Akibat semua kekangan tersebut, khususnya selama Orde Baru, banyak sastrawan Lekra – atau sastrawan lain yang bertentangan ideologinya dengan penguasa- mengalami nasib pahit. Tidak sedikit dari mereka yang diasingkan keluar negeri. Karya-karya sastra mereka pun diboikot dan dibredel sehingga untuk menerbitkannya harus secara sembunyi-sembunyi. Baru setelah tumbangnya Orde Baru, karya-karya sastra itu dapat diakses oleh masyarakat luas.
Pada akhirnya, pengaruh politik ini juga akan tampak dalam proses kanonisasi. Karya-karya sastra yang tidak sesuai dengan ideologi pemerintah -bahkan juga tidak sesuai dengan ideologi kelompok tertentu- tidak akan ditemukan. Misalnya, ketika kita membaca Horison Sastra Indonesia yang diterbitkan oleh Taufiq Ismail dkk, maka tidak akan kita temukan, sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) seperti Agam Wispi atau Hr. Bandaharo maupun sastrawan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) seperti Sitor Situmorang. Padahal, ketiga nama itu layak dicatat dalam sejarah perpuisian Indonesia.
Namun, hal itu juga tidak bisa disalahkan karena dalam penyusunan sebuah antologi karya sastra secara kronologis pasti di dalamnya akan ada pretensi kesejarahan. Pretensi kesejarahan ini tidak akan terlepas dari subyektivitas penyusunnya, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Hal serupa juga terjadi ketika Linus Suryadi menyusun antologi puisi 4 jilid, Tonggak. Upayanya untuk memasukkan para sastrawan Lekra terhalang karena karya-karya para sastrawan Lekra masih dilarang. Hal itu membuat kanonisasi di satu sisi cukup membahayakan karena menutup kemungkinan masyarakat untuk mengapresiasi karya-karya sastra lain atau karya-karya yang terpinggir.
Pada masa ini, keterkaitan antara karya sastra yang dihasilkan dan politik penguasa agaknya juga masih terus terjadi meski tidak terlalu tampak seperti ketika Orde Baru. Karya sastra yang lahir harus mendukung pemerintah yang berkuasa. Apabila tidak, penguasa yang militeris seperti Orde Baru akan melarang setiap karya sastra yang berseberangan dengan ideologi politiknya. Hal itu berdampak pada adanya karya-karya sastra yang terpinggir, termasuk juga terpinggir dalam sejarah kesusatraannya.
Pada akhirnya, mungkin kita patut merasa rugi ketika membaca buku sejarah sastra Indonesia yang selama ini beredar di masyarakat, karena belum ada satu buku pun yang memuat sejarah sastra Indonesia secara komprehensif. Meskipun harapan akan sebuah buku yang benar-benar lengkap terasa seperti sebuah utopia, upaya semacam itu harus dilakukan. Ini adalah tugas kita bersama untuk bisa menampilkan wajah sastra Indonesia selengkap mungkin. Meskipun, rasanya memang sulit untuk menisbikan pengaruh antara ideologi politik penguasa dengan karya-karya sastra yang dihasilkan pada masanya.
Karya sastra dan politik merupakan dua hal yang sulit dilepaskan pengaruhnya satu sama lain. Apalagi bila karya sastra itu sudah menyangkut ideologi-ideologi tertentu. Dalam perjalanan sejarah kesusatraan Indonesia tahun 1960-an, hal itu telah terbukti. Pada masa-masa tersebut, terjadi konflik antara dua kubu kebudayaan atau kesusastraan, yakni Lekra dan Manikebu. Konflik yang terjadi terutama disebabkan oleh alasan politis dan ideologi. Hal itu kemudian berdampak besar dalam penulisan sejarah sastra Indonesia. Ada sastrawan-sastrawan dan karya sastra tertentu yang kemudian tidak dianggap atau terpinggir. Meskipun sebenarnya, pada masa-masa sebelumnya hal semacam itu juga telah terjadi. Hal itu dipengaruhi oleh bagaimana situasi politik dan ideologi penguasa yang tengah berkuasa. Pemerintah pun turut serta dalam pembredelan karya-karya sastra tersebut dengan alasan yang sangat politis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s